Akhir-akhir ini tersiar kabar bahwa KPR Inden akan dihapuskan. Menangapi isu tersebut, Bank Indonesia (BI) memberikan konfirmasi bahwa KPR Inden tidak dihapuskan dan masih berlaku, kata Tirta Segara selaku Juru Bicara BI. Ia menambahkan bahwa KPR Inden masih berjalan hingga saat ini. Terkait dengan keberlakuan KPR Inden, BI telah menetapkannya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to value. Peraturan ini berisi tentang ang muka untuk pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan secara kredit atau kredit pembiayaan property. Peraturan BI ini berlaku sejak tanggal 18 Juni 2015 lalu.

Tirta menyampaikan pada Kompas.com pada senin 3 Agustus kemarin bahwa pengaturan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden ini dapat diberikan sebagai fasilitas kredit pertama. Ia menambahkan bahwa kredit KPR Inden justru diperluas. Jika sebelumnya bank menerima besaran kredit sesuai dengan jaminan perusahaan (tempat calon pembeli bekerja), kini jaminan KPR inden diperluas, yakni boleh dalam bentuk asset bergerak seperti kendaraan atau asset tetap. Perluasan jaminan ini juga dapat berlaku untuk pihak yang melakukan standby letter of credit, yaitu pihak yang melakukan perjanjian tertulis dari bank tertentu dan diberikan pada nasabah yang meminjam kredit. Perluasan jaminan juga diberikan dalam bentuk escrow account (rekening sementara untuk peminjam kredit yang dibuat hingga proses pembayaran angsuran selesai).

Tujuan diberikan perluasan jaminan ini yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para calon pembeli KPR Inden. Hanya saja peraturan ini tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian agar risiko tak meningkat.

Sebelumnya ada pemberitaan yang mengatakan bahwa akan ada penghapusan KPR inden. Sejumlah berpendapat bahwa penghapusan KPR Inden ini tidaklah tepat. Pendapat ini disampaikan oleh Eddy Hussy, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI). Menurut beliau, penghapusan KPR inden ini lebih banyak sisi negatifnya daripada positifnya. KPR Inden justru akan menguntungkan baik bagi pihak konsumen maupun pihak pengembang. Para konsumen dapat membeli rumah lebih awal, tambahnya. Eddy juga mengatakan bahwa KPR inden berbeda dengan KPR biasa. Sebuah bangunan yang sudah jadi tentunya akan dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Berbeda jika konsumen membeli KPR dengan cara inden. Konsumen dapat mengangsur sejak awal alias sebelum rumah dibangun.

Sayangnya persentase selisih harga antara rumah yang sudah jadi dengan rumah yang dibeli secara inden tidak dapat diprediksi. Selisih harga tentunya akan sangat bergantung pada lokasi rumah. Lokasi rumah yang strategis tentunya harga jualnya akan semakin mahal dan bahkan akan mengalami kenaiakan secara cepat dan signifikan.

Eddy menyarankan KPR Inden tidak perlu dihapus jika goal BI untuk menghilangkan kecemasan konsumen akan bangunan rumah yang belum jadi. Terlebih lagi adanya kasus penipuan yang berkedok pengembang semakin menambah kekhawatiran konsumen terhadap pembelian rumah dengan cara inden.

KPR Inden