IPW atau Indonesia Property Watch kini mulai menyatakan beberapa bentuk permasalahan yang tengah dihadapi olehnya. Salah satu bentuk masalah yang marak saat ini dan kerap kali rugikan konsumen yaitu masalah yang berkaitan dengan izin pembangunan yang ternyata belum dikantongi oleh pihak pengembang property.

Hal ini juga tidak lain karena pihak konsumen yang kurang jeli apalagi jika konsumen memang tidak tahu menahu mengenai masalah perizinan bangunan yang pada dasarnya harus dilengkapi oleh pihak pengembang property. Selain itu, banyaknya konsumen yang berasal dari kalangan masyarakat umum yang notabennya adalah orang awam juga lebih tergiur dengan penawaran harga murah yang diberikan. Bahkan ada pula program cicilan yang tentunya semakin menarik minat para konsumen. Padahal hal tersebut tidak mewakili sistem pengikat antara konsumen dan pengembang, sehingga wajar saja jika konsumen menjadi pihak yang dirugikan.

Ali Tranghanda sosok Direktur Eksekutif dari IPW itu sendiri menyatakan bahwa banyak sekali proyek properti saat ini yang dijual dengan sistem pre sale, yang tentunya belum memiliki izin pembangunan. Sementara untuk uang cicilan yang diberikan oleh konsumen juga sebagian diantaranya sudah dikantongi oleh para pengembang tersebut. Hal ini jugalah yang kemudian rugikan konsumen  apabila proyek tersebut gagal untuk dibangun.

Bahkan menurut pantauan yang dilakukan oleh IPW ada salah satu pengembang apartemen yang mulai memasarkan proyek yang dimilikinya dari tahun 2013 lalu, sementara untuk izin mendirikan bangunannya itu sendiri baru saja ia peroleh pada tahun 2016 ini. Artinya selama 3 tahun, pihak konsumen telah ditipu dan bahkan tanpa adanya ikatan yang pasti. Bahkan lebih parahnya lagi hal ini juga seringkali merugikan pihak konsumen karena pihak pengembang tersebut  justru kabur dengan uang yang telah diberikan oleh konsumen.

Masalah ini memang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan tidak ada langkah perventif untuk menyelesaikannya. Sementara itu kasus seperti ini biasanya baru terkuak setelah pihak pengembang kabur dan bangunan pun mulai disegel, hal inilah yang tentunya sangat merugikan konsumen, karena pada dasarnya memang tidak ada tempat untuk mengadu atas masalah tersebut. Itulah sebabnya pihak IPW berharap agar REI atau Real Estat Indonesia mulai melakukan tindakan apabila pengembang yang melakukan hal tersebut termasuk dalam anggotanya.

Selain itu, kasus suap reklamasi pantai  yang telah ditangkap tangan oleh pihak KPK pun juga menjadi bagian yang memalukan, namun memang tidak seharusnya pihak politisi menjadikan pengembang properti sebagai sapi perah karena hal ini juga tidak lain berkaitan dengan oknum yang memang dengan sengaja mulai memperkeruh serta melakukan tarik menarik untuk kepentingannya tersendiri. Hal ini tidak lepas dari alasan yang dilakukan oleh kepentingan golongan tertentu dan dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan negara, padahal nyatanya hal ini rugikan konsumen dan bahkan jadikan pihak pengembang properti sebagai tumbal dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

4.Maraknya Pengembang Properti Rugikan Konsumen2