Kebutuhan rumah rakyat Indonesia setiap tahunnya mencapai sekitar 800.000 unit. Untuk memenuhi permintaan ini, Pemerintah mencanangkan program Sejuta Rumah. Namun, melihat kondisi dilapangan, tampaknya hal ini akan sulit untuk direalisasikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, saat ini Pemerintah hanya dapat memenuhi sekitar 200.000 unit saja.

Ali Tranghanda, pengamat properti dari Indonesia Property Watch juga mengatakan hal yang sama. Ada banyak kendala yang harus dihadapi Pemerintah dalam melaksanakan program ini. Pemerintah juga mengakui sulit untuk melakukannya. Akan tetapi, Ali menghargai semangat dari Pemerintah untuk mengatasi masalah permintaan tempat tinggal ini.

Hanya saja, Ali mengungkapkan program ini tidak dapat dijalankan hanya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja. Diperlukan kerjasama lintas instansi Kementerian untuk merealisasikan program ini. Setidaknya, instansi lain seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus diikut sertakan.

Kemenkeu akan mengurusi masalah pendanaan. Sedangkan Kemendagri mempunyai wewenang terhadap Pemerintah Daerah berkaitan dengan ijin pembangunan dan penyediaan lahan. Bila program Sejuta Rumah ini hanya diurusi oleh Kementerian PUPR saja, maka bila Pemda tidak mengijinkan pembangunan, maka program ini tidak akan berhasil.

Ali menambahkan, selain kerjasama lintas instansi, diperlukan pula badan yang mengkoordinasi kerjasama ini. Meskipun semua pihak dilibatkan, bila tanpa ada koordinasi yang baik, maka program Sejuta Rumah ini sama sekali tidak akan dapat diwujudkan.

Dalam program ini, Perum Perumnas mempunyai peran sebagai pelaksana pembangunan rumah untuk program ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan bergerak saat terdapat lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah.

Badan lain yang juga dibutuhkan kerjasamanya adalah badan otonomi perumahan. Badan ini akan bertugas untuk mempersiapkan segala regulasi dan administrasi rumah yang dibangun. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan bank tanah, izin pembangunan hingga tata ruang akan menjadi tanggung jawab badan ini.

Ali juga menyampaikan program ini juga membutuhkan Keputusan Presiden (Kepres) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Perumnas. Badan ini nantinya akan bekerja langsung dibawah Presiden. Hal ini diperlukan agar program ini dapat segera berjalan lebih mudah dan tanpa hambatan.

Hambatan lainnya yang saat ini masih menjadi penghalang keberhasilan program ini adalah tidak adanya regulasi yang jelas yang mengatur mengenai hal ini. Kebijakan ini akan membuat semua instansi yang terlibat dapat bekerja dengan lebih nyaman karena mereka mempunyai landasan hukum yang nyata.

Kesimpulannya, program Sejuta Rumah ini akan dapat berjalan dengan baik, bila semua pihak, mulai dari Presiden hingga pejabat dan instansi tingkat bawah bersinergi. Adanya kerjasama yang baik akan membuat semua rencana yang dibuat dalam program ini dapat dilaksanakan. Dan, target 1 juta rumah yang dicanangkan akan berhasil diraih.

Program Sejuta Rumah