Kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin meningkat membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang dapat dikatakan cukup menguntungkan. Kebijakan baru ini menaikkan batas harga dari properti berjenis rumah susun milik (rusunami) atau apartemen yang terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, Anda mempunyai kesempatan untuk mengambil kredit pembelian tempat tinggal tipe ini tanpa harus khawatir akan PPN.

Batas sebelumnya adalah properti senilai Rp. 144 juta dan kini dinaikkan menjadi Rp. 250 juta. Sedangkan untuk luas bangunan, produk properti yang terkena aturan spesial ini harus memiliki luas antara 21 meter persegi hingga 36 meter persegi.

Menurut Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, aturan baru ini termasuk dalam program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan adanya aturan ini, diharapkan masyarakat kelas menengah ke bawah dapat lebih mudah mendapatkan tempat tinggal. Di lain sisi, aturan ini juga akan dapat membantu para pengembang dalam memasarkan produk mereka.

Aturan Bebas PPN ini juga mempunyai persyaratan lain, yaitu calon pembeli harus memiliki penghasilan maksimal Rp. 7 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari aturan sebelumnya yang mencapai Rp. 4,5 juta. Aturan ini digunakan agar kebijakan ini tepat sasaran.

Aturan lainnya adalah properti yang dibeli harus digunakan sendiri oleh pembeli dan tidak boleh dipindah tangankan. Namun, pemilik masih dapat menyewakannya.

Aturan Bebas PPN ini sebelumnya ditakutkan beberapa pihak akan menghilangkan penerimaan PPN. Namun, Pemerintah mengungkapkan bila hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Angka kehilangan penerimaan PPN cukup kecil, yaitu maksimal Rp. 25 juta per rumah.

Aturan baru ini ditanggapi positif oleh Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Ketua Apersi, Eddy Genefo mengungkapkan aturan ini akan meningkatkan permintaan akan rumah susun. Selain itu, aturan yang cukup detail dalam kebijakan ini juga akan mencegah terjadinya penyalah gunaan. Artinya, aturan ini akan benar-benar tepat sasaran pada golongan masyarakat yang tepat.

Namun, menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), aturan ini masih terlalu ringan. Batasan dari penghasilan calon pembeli menurutnya masih terlalu rendah, khususnya bila dibandingkan dengan tingkat penghasilan masyarakat saat ini.

Akan tetapi, apapun itu, aturan ini menjadi salah satu oase ditengah kesulitan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal mereka sendiri. Dengan adanya kebijakan Bebas PPN ini, akan sangat mungkin bila program Pemerintah yang ingin membangun sejuta rumah dapat berhasil. Dan tentunya hal ini akan mendorong dan membuat industri properti di Indonesia kian berkembang.

Bebas PPN