Anda ingin memiliki hunian sendiri di rumah susun milik/ rusunami? Kini peluang Anda  untuk miliki hunian yang nyaman dan murah ada di depan mata. Pasalnya, pemerintah baru-baru ini menaikkan harga jual rusunami yang diberi tambahan fasilitas PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kenaikan harga jual ini berlaku mulai tanggal 8 Januari 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Nomor 269/PMK.10/2015, disebutkan bahwa rumah susun yang dibanderol dengan harga jual senilai 250 juta akan dibebaskan dari PPN. Angka ini meningkat dari harga jual sebelumnya yang hanya 144 juta per-unit. Perubahan tak hanya berlaku pada harga jual, melainkan juga luas rumah. Rumah susun yang mendapatkan kelonggaran berupa bebas PPN adalah rusun yang memiliki luas sekitar 21 hingga 36 meter persegi.

Mekar Satria Utama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, memberi penjelasan bahwa aturan ini akan dimasukkan dalam program pembangunan rumah yang dicetuskan oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Pemerintah sangat berharap bahwa program ini mampu melancarkan cadangan rumah khusus untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Rusun dengan bebas PPN tentunya akan menjadikan unit-unit rumah lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Imbas lainnya yaitu karena permintaan akan rusun setipe ini meningkat, akan banyak pengembang yang tertarik untuk membangun rusun sederhana.

Agar program ini terealisasi dengan baik dan tidak meleset dari target, pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa syarat. Sebut saja salah satunya adalah membatasi penghasilan si pemilik rusun. Hanya mereka yang berpendapatan maksimal 7 juta per bulan saja yang boleh membeli unit rusun sederhana ini. Angka 7 juta per bulan ini lebih tinggi dari aturan sebelumnya yang menetapkan pemilik rusun adalah mereka yang berpenghasilan maksimal 4,5 juta per bulan. Syarat lainnya yaitu rusun wajib dihuni sendiri, alias tidak boleh dipindahtangankan ke orang lain. Istilah dipindahtangankan berbeda dengan istilah disewakan. ‘dipindahtangankan’ bisa saja nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau spekulasi.

Dengan berlakunya aturan ini, tentunya angka penerimaan PPN akan berkurang. Menanggapi hal ini, bagian perpajakan mengaku tidak cemas. Terlebih untuk PPN yang penerimaanya tergolong kecil, yaitu hanya 25 juta per unit rumah.  bagi pengembang, kebijakan seperti ini tentu menjadi peluang emas bagi mereka. Eddy Ganefo, Ketua Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia/ Apersi, mengatakan bahwa program ini dapat mendongkrak permintaan rusun, khususnya rusun sederhana. Lebih menariknya lagi, program ini sudah pasti tidak akan dimanfaatkan oleh orang menengah atas dan para spekulan karena aturannya sudah sangat jelas. Berbeda dengan ketua Apersi dan pemerintah yang optimis dengan program ini, Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis/ Cita, batasan penghasilan yang ditetapkan masih tergolong rendah, terlebih jika dibandingkan dengan level penghasilan saat ini.

Rusun